Lahir: BELAWA - WAJO : 02 Februari 1972 Staf Khusus Pemerintah Kota Makassar (2022-2024) Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Sulsel (2023-sekarang) Pengurus PDK KOSGORO 1957 Provinsi Sulsel (2021-sekarang) Mantan Ketua MASIKA (Pemuda) ICMI Sulsel (2005-2010) Anggota Majelis Pengurus ICMI Orwil Sulsel (2017-2022 dan 2023-Sekarang) Mantan Komisioner KPU Kota Makassar (2003-2008) HMI Cabang Makassar dan KAHMI Sulsel (Sejak 1995) IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) (Sejak 1985) SARJANA KOMUNIKASI FISIP - UNHAS (Angkatan 1992) Alumni KOSMIK UNHAS (1999) Koran Kampus IDENTITAS UNHAS (Sejak 1994) Komisaris PT GMTD Tbk - Tanjung Bunga Makassar (Sejak 2021)

Oleh Maqbul Halim Narasi yang populer akhir-akhir ini adalah kehebatan PDI Perjuangan (PDIP) dan Joko Widodo (Jokowi). Dua entitas ini lalu bergeser dari satu kesatu-paduan menjadi dua kutub yang terpisah, bertentangan. Banyak perbincangan mengenai dua entitas yang sedang konfrontatif saat ini. Asumsi utamanya, Jokowi tidak ada apa-apanya jika tidak ada PDIP.  Akun X (twitter) @hasyimmah dengan nama Hasyim Muhammad melontarkan pertanyaan, betulkah Jokowi berutang pada PDIP? Jawaban Hasyim sendiri mengatakan TIDAK. Pertanyaan dan jawaban ini adalah respon atas narasi framing dari kalangan PDIP bahwa Jokowi itu tidak ada apa-apanya. PDIPlah yang membuat Jokowi jadi walikota, jadi gubernur, jadi presiden.  Hasyim mengajukan narasi tandingan. Begini mas, kata Hasyim, di Solo itu ada ratusan tukang mebel. Tolong ambil satu tukang mebel lagi dan jadikan presiden kalau memang itu karena kehebatan PDIP. Mungkin Hasyim setuju jika dikatakan, tukang mebel itu jadi walikota Solo saja...

Ari Maryadi TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Praktisi netisen asal Makassar,  Maqbul Halim , menilai wacana percepatan Pilkada 2024 berpeluang menguntung keluarga Presiden Joko Widodo atau  Jokowi . Sebaliknya,  Maqbul Halim  menilai gelalan pilkada serentak pada 27 November 2024 bisa menyulitkan keluarga  Jokowi  di arena. Hal itu disampaikan  Maqbul Halim  dalam cuitan di Twitternya menanggapi wacana percepatan Pilkada 2024 dari jadwal semula 27 November 2024 ke bulan September. Maqbul Halim mengatakan, jika Pilkada digelar pada November 2024,  Jokowi sudah bukan presiden. "Itu menyulitkan kesuksesan keluarga Pak  Jokowi  yang ikut pilkada 2024," kata Maqbul melalui cuitannya di Twitter. Hal berbeda jika pilkada serentak digelar pada September 2024. Jokowi masih menjabat Presiden. "Karena itu, rasional jika Pilkada digelar sebelum presiden baru dilantik. Presiden Mempertanyakan Urgensi Perppu Pilkada," kata  ...

Oleh Maqbul Halim PSI Capreskan Ganjar Tanggal 3 Oktober 2022, PSI mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI Pemilu 2024 ( bit.ly/3sikWt1 ). Deklarasi ini merupakan hasil Rembuk Rakyat di internal PSI. Deklarasi ini muncul di tengah bungkamnya PDIP terhadap Ganjar Pranowo. Ganjar dianggap kontraproduktif terhadap usaha keras PDIP mencapreskan Puan Maharani, anak kandung Megawati, Ketum PDIP. Ada juga yang menganggap ini upaya PSI mengimbangi Anies Basewedan yang baru saja dideklarasikan oleh Partai Nasdem 3 Oktober 2022 ( bit.ly/3E0UR4d ). Untuk kepentingan kelanjutan pembangunan Presiden Joko Widodo, PSI pasti jatuhkan pilihan kepada Ganjar daripada ke yang tidak mungkin, yakni Anies. Saya berpikir, PDIP sulit menghindari elektabilitas Ganjar yang makin jauh tinggalkan Puan Maharani. Itulah sebabnya, PDIP terpojok dan harus putuskan Ganjar sebagai capres PDIP pada 21 Maret 2023 ( bit.ly/45uHvZJ ) di Batutulis Bogor. Selama 6 bulan, PDIP tida...

Oleh Maqbul Halim Koalisi Gerindra-PKB-Golkar-PAN telah terbentuk hari ini. Pembentukan koalisi ini tentu untuk memperkuat Capres Prabowo Subiyanto. Ini berita gembira. Tentu saja berita gembira, karena memotong total harapan Anies Baswedan bakal didukung oleh Partai Golkar dan Partai PAN. Inilah empat Partai penghuni Senayan.  Kalaupun koalisi ini mengalami guncangan, paling hanya PKB yang terpental. PKB meletakkan Muhaimin Iskandar sebagai syarat untuk tetap bersama Partai Gerindra, yakni Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Capres Prabowo. Rumornya, jika bukan Muhaimin, PKB akan kabur dari koalisi ini.  Jika seperti itu keadaannya, Partai PKB bisa bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Saat ini, Koalisi KPP dihuni oleh Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Jika Cak Imin (Muhaimin Iskandar) ditolak sebagai cawapres di KPP, PKB bisa memboyong Muhaimin ke Koalisi Tanpa Perubahan (PDIP-PPP-Hanura-Perindo), untuk menjadi cawapresnya Ganjar Prano...

Pendidikan  Saya menamatkan sekolah sarjana di Departemen Komunikasi Universitas Hasanuddin tahun 1999. Saya masuk di Unhas pada tahun 1992 melalui jalur tes UMPTN. Sebelumnya, saya menempuh sekolah dasar, menengah dan atas di sekolah Muhammadiyah Kec. Belawa, Kab. Wajo. Tamat SMA tahun 1991, tamat SMP Muhammadiyah tahun 1988, tamat SD Muhammadiyah tahun 1985, tamat TK Aisyiyah Muhammadiyah tahun 1979.  Saya menyelesaikan studi sarjana (S1) di Universitas Hasanuddin, departemen Ilmu Komunikasi pada tahun 1999. Saya mengikuti wisuda Unhas gelombang ke-3 tahun itu. Wisuda waktu itu berlangsung di Auditorium Baruga A Pettarani, dimana waktu pengucapan yudisium resmi tercatat istimewa, karena tepat pukul 09:00, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Keistimewaan lainnya, wisuda ini juga merupakan kegiatan "cuci gudang". Saya termasuk yang sudah lama diendapkan di gudang akademik karena masa studiku sudah menginjak tahun ke-7. Pada artikel-artikel selanjutnya, akan ada sesi tentang kenap...