Uang Setan dan Uang Iblis
From: http://images.rapgenius.com |
Seorang pemilik kedai kopi di Kota Makassar bernama Rudy,
bertanya kepada saya tadi siang sembari saya menyeruput secangkir kopi. Dari
tatapan matanya, saya tahu ia ingin bertanya tentang pemilihan kepala daerah
(Pilkada).
Dia katakan bahwa seorang calon gubernur di Indonesia harus
siap-siap dengan uang sejumlah paling kurang Rp 200 milyar jika ingin ikut
bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Rudy juga menyebutkan bahwa untuk
calon bupati, harus menyiapkan duit paling kurang Rp 50 milyar.
Itulah yang ingin Rudy konfirmasi kepada saya, apakah itu
betul? Saya jawab bahwa itu betul. Betul 150 persen. Rudy tiba-tiba berpikir
membandingkan uang sebanyak itu jika ia menggunakannya untuk menjalankan
“bisnis halal”.
Lalu saya meluruskan pikiran Rudy yang komparatif itu.
Pilkada adalah suatu arena dimana “uang iblis” dan “uang setan” saling mengintai
dan mengintimidasi. Iblis memakan “uang setan” dan setan memangsa “uang iblis”.
Pilkada adalah arena “hitam”, dimana orang-orang tidak tega
mengucurkan harta dan rejeki mereka yang didapatkan di jalan halal.
Rudy kemudian bertanya lagi, dari mana calon-calon itu
mendapatkan “uang setan” atau “uang jin” itu?
Sekali lagi, bahwa sulit memiliki calon kepala daerah yang
ingin menggunakan “uang halal”-nya bertarung di pilkada. Mereka umumnya
disokong oleh pengusaha atau investor yang sudah lama bergelut dengan bisnis. Alapagi,
calon-calon itu tidak punya uang “baik-baik” hingga sejumlah Rp 200 milyar atau
Rp 50 milyar.
Rudy, yang juga seorang pengusaha, keberatan dengan
pejelasan saya. Pengusaha atau pebisnis, katanya, tidak mungkin mengucurkan
“uang tidak baik”. Alasan Rudy, karena pengusaha atau pebinis hanya punya “uang
baik-baik”.
Pada sisi lain, Rudy ada betulnya tentang itu. Tetapi pada
sisi yang kelam, Rudy juga tahu bahwa bisnis yang mengelolah proyek APBN dan
APBD adalah bisnis yang kerap disebut BISNIS MAKAN BURUNG BERAK KERBAU. Apa
itu? Hanya memakan satu sendok, tetapi beraknya satu karung.
Kepada Rudy saya melanjutkan penjelasan. Ada proyek
APBN/APBD bernilai Rp 100 milyar, misalnya. Anda mestinya hanya untung paling
banyak 20 persen. Ternyata anda bisa untung sampai 50 persen. Nah, yang 30
persen sisanya itulah yang paling gaduh masuk arena pilkada.
Rudy juga tidak lupa bertanya perihal motif pebisnis yang
menjadi investor di pilkada. Saya katakan bahwa jika di telpon seluler ada
kuota intenet. Maka dalam pemerintahan daerah hasil pilkada, ada juga yang
disebut kuota APBD. Kuota itulah motif mereka.
Ada juga investor lain yang bisa berinvestasi di pilkada
karena sukses membisniskan jabatan basah dan perizinan.
Saya bertanya, apakah Rudy berhasrat menjadi calon kepala
daerah? Dia terbahak. Dia merasa lucu jika ia punya pikiran seperti itu.
“Pak Maqbul, kalau saya punya duit Rp 200 milyar, saya
tenang dapat bunga deposito Rp 80 juta per bulan. Tidak ada yang ganggu,” kata
Rudy.
Ia bungkam ketika saya timpali bahwa memang dia bisa tenang
tetapi tidak bakal pernah mendapatkan kehormatan. Dia hanya berujar simpel
bahwa tidak perlu dirinya terhormat dengan cara konyol seperti itu.
Rudy, kamu lugu tapi tidak bijaksana!
Makassar, 30 Juli 2015.
Komentar