Mahkamah Konstitusi menilai bahwa KPU tidak serius menghadapi permohonan gugatan perselisihan hasil Pemilu 2009. Hal itu dikemukakan Ketua MK, Mahfud MD setelah beberapa sidang tidak dihadiri KPU. Setidaknya, menurut Mahfud, sudah 11 sidang berlangsung tanpa tanggapan dari KPU. Pada persidangan itu, KPU hanya diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kelihatannya, KPU memang tidak punya waktu untuk memperhatikan sidang-sidang di MK tersebut. Pada saat yang bersamaan dengan itu, KPU sedang menerima pendaftaran para pasangan Capres/Cawapres di Kantor KPU Jln. Imam Bonjol pada hari Sabtu, 16 Mei 2009. Pendaftaran itu berlangsung seharian: JK-Wiranto mendaftar pada pagi hari, Mega-Prabowo pada siang hari, dan SBY-Budiono pada sore hari. Selama pendaftaran itu berlangsung, mestinya sebagian anggota KPU menyiapkan atau memeriksa bukti-bukti yang akan dibawah oleh JPN ke persidangan. Sebagian lagi yang lain mengurus pendaftaran tiga pasangan capres/cawapres yang berlangsung pada hari itu....

Saya sudah berbincang dengan dua orang berbeda yang telah mengkalim diri sebagai anggota tim sukses dua capres yang telah mendaftarkan diri di KPU. Yang pertama adalah kawan saya yang sudah bergabung dengan Gerakan Pro SBY (GPS). Saya menyebutnya Rekan GPS. Teman yang kedua adalah yang sudah berafiliasi ke kelompok JK-Wiranto, saya menyebutkan Rekan JKW. Saya telah berbincang dengan mereka secara terpisah. Mereka berdua itu juga sudah pernah ketemu pada satu meja, namun perbincangan tidak bersifat head to head, karena ada juga tamu lain yang bergabung di meja tersebut. Kedua pihak proposional dalam memaparkan sikapnya dalam menghadapi Pilpres 5 Juli nanti. Rekan GPS, misalnya, mengaku tidak muluk-muluk dalam prosesntase pencapaian suara di Sulawesi Selatan yang memang sudh diklaim sebagai lumbung suara Capres JK-Wiranto. Rekan GPS memprediksi kepuasannya pada persentase paling kurang 20 persen suara di Sulsel adalah untuk pasangan SBY-Budiono. Pada pihak JK-Wiranto, mereka memprediksi ...

FAJAR Edisi Cetak MAKASSAR—Aliansi partai yang menamakan diri Bersinar (Bersinergi dalam kebenaran) mengadu ke Dewan Kehormatan (DK) KPU. Mereka menemukan fakta kecurangan di Kabupaten Pangkep pada Pemilihan Umum Legislatif 2009. Pengaduan itu diterima langsung Ketua Dewan Kehormatan DK KPU Sulsel, Aminuddin Ilmar, Sabtu, 16 Mei. Pengaduan itu disampaikan Arsyad Kunnu bersama 10 anggota aliansi lainnya pada diskusi Kriminalisasi Pemilu di Warkop Kopizone, Sabtu, 16 Mei. Dalam diskusi yang dilaksanakan Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dan Mercurius FM serta dimoderatori Redpel Harian Fajar, Uslimin itu, Arsyad dan anggota aliansi lainnya menilai penyelenggara pemilu di Pangkep, dalam hal ini PPK dan KPU telah lalai dalam tugasnya. Itu lantaran parpol tak diberi formulir C1. Di wilayah kepulauan misalnya. Menurut aliansi, partisipasi pemilih lebih tinggi ketimbang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka juga menemukan fakta bahwa beberapa TPS, sama sekali tidak ada kertas suara ya...

Kita baru saja menghadapi Pemilu yang penuh ketidak-pastian ini. Dimana ada kekuatan yang sistemik, berusaha memelihara penyelenggara agar tetap miskin kompetensi dan mabuk jabatan. Pemilu & penyelenggaranya sama sekali tidak memberi kebanggaan terhadap bangsa dan demokrasi. Dengan Pemilu 09 ini, butuh biaya lebih besar untuk menemukan yang baik dan biaya lebih murah untuk memperoleh yang buruk. Pemilu 2009 inilah yang saya sebut pemilu berlumur kecurangan dan kebodohan. Saya sebut kecurangan karena suara dari pilihan rakyat berbaur dengan suara dari pemilih siluman. Pemilih siluman tidak terhitung ketika masih berlangsung penghitungan suara di TPS. Tetapi ketika penghitungan rekapitulasi berlangsung di PPK, barulah suara siluman itu muncul seperti air bah. Dari mana asalnya suara itu? Hanya caleg yang bersangkutan dan PPK yang tahu. Pemilih yang suaranya siluman itu pun tidak tahu siapa yang dia pilih ketika tanggal 9 April itu.