Citizen Reporter: Maqbul Halim dari Batam, Kepualuan Riau Sabtu, 12 Desember 2009 | 02:03 WITA SILATURAHMI Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, 11-13 Desember 2009, dihadiri dan dibuka oleh Presiden Ke-3 RI BJ Habibie. Selain membuka, pendiri dan Ketua Dewan Pembina ICMI ini juga memberi orasi selama dua jam 15 menit. Dalam orasinya, Habibie mengatakan bahwa kekayaan Bangsa Indonesia harus ditransformasi dari kekayaan sumber daya alam (SDA) ke sumber daya manusia (SDM). Jika hal itu tidak ditransformasi, maka fakta bahwa bangsa Indonesia kaya akan SDA tetapi warga hidup miskin. "Ini fakta, dimana bangsa kita kaya akan sumber daya alam, namun manusianya hidup miskin," kata Habibie. SDA harus menjadi modal dasar dan menunjang pengembangan SDM. Dengan cara itu, katanya, maka kita tidak perlu dipusingkan dari mana gerangan kita mendapatkan modal untuk pengembangan SDM. Semua pihak harus bertanggung jawa...

Thursday, December 10, 2009 at 3:41pm | Edit Note | Delete Ketika Chandra dan Bibit ditetapkan sebagai tersangka, SBY sangat antusias menyambut status itu. SBY menjadi motivator bagi kepolisian yang berwenang menangani pemeriksaan kedua petinggi KPK tersebut. Status tersangka yang dilekatkan oleh polisi kepada kedua orang ini sekaligus menjadi maskot lembaran baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Tanpa sedikit pun rasa canggung, pihak kepolisian dan kejaksaan bertekad membersihkan anasir korupsi dari tubuh KPK. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan hanya berpidato, dengan api yang menyala menjalar dari mikrofon ke loudspeaker. Kata "tidak" kepada para koruptor oleh SBY bukan sebuah modal politik dan hukum untuk mengenyahkan para koruptor dari tubuh kabinetnya. "Tidak" itu adalah kata yang tidak memiliki niat untuk melawan. Kata itu hanyalah komponen pencitraan yang sedang dilakoni SBY. Sejatinya, ia harus senantiasa dalam perilaku santun dan penuh pesona. Suda...

Thursday, December 3, 2009 at 7:49am | Edit Note | Delete Setiap kali membaca berita soal Skandal Kirminalisasi di KPK yang diduga melibatkan penyidik Polri dan Kejaksaan Agung, saya tidak berpikir tentang skandal itu. Demikian juga ketika saya membaca berita tentang Skandal Bank Century, saya tidak berpikir tentang skandal ini. Saya berpikir tentang SBY, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB II), dan Partai Demokrat. Saya yakin, muara dan hulu skandal kriminalisasi dan Bailout Bank Century adalah korupsi. Saya tahu, ketika kampanye legislatif dan presiden 2009, SBY mengaku tidak akan berkompromi dengan hal ikhwal korupsi. Bahkan, ide tentang penentangannya pada korupsi merupakan ide yang paling dominan pada isi kampanyenya. Lalu, KIB II sebagai sebuah harapan bagi nasib pembangunan Indonesia juga terancam tergadaikan. Saya tidak bisa memungkiri dimana Budiono dan Sri Mulyani adalah pilar penyangga utama bagi KIB II SBY. Kedua orang ini menjadi tumor yang mengakar mencengkram di dinding ...

Tribun Timur Cetak Jumat, 13 November 2009 DUKUNGAN kepada Ilham Ilham Arief Sirajuddin untuk kembali memimpin DPD I Golkar Sulsel mulai merambah dunia online. Melalui situs jejaring sosial facebook, salah seorang pendukung Aco, sapaan Ilham, asal Kabupaten Wajo, Alamsyah, menggalang dukungan lewat akun Dukung Ilham Arief Sirajuddin sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel. Dalam kurun waktu empat hari terakhir, dukungan sudah mencapai angka 451 fans. Sejumlah mantan fungsionaris DPP Golkar ikut menjadi fans Aco di akun ini. Di antaranya Fery Mursyidan Baldan , Syamsul Muarif, dan Meutia Hafid. Sejumlah akademisi maupun aktivis LSM terkemuka di Makassar juga ikut bergabung. "Kader golkar yang baik adalah ketika dia harus memilih berdasarkan pada sisi yang terbaik buat partainya dan saya kira salah satunya hanya pada saudara ilham," tulis salah seorang fans bernama Prof Aminuddin Ilmar. Ketua GP Anshor Sulsel, Azhar Arsyad, Asmin Amin, Iskandar Padsajo, aktivis perempuan Zohra A Baso...

Jaksa dan Polisi Disebut Dapat Fasilitas Gratis di RS Omni ; Senin, Kejagung Akan Periksa Kajati Banten dan Kajari Tangerang ; Demo Mendukung Prita Berlangsung di Makassar ; Akademisi: Kasus Prita Kekang Kebebasan Berekspresi --------------------------------------------------------- Sabtu, 6 Juni 2009 Jakarta, Tribun - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI akan memeriksa semua pejabat struktural di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait kasus penahanan Prita Mulyasari. Pemeriksaan dilakukan menyusul beredarnya kabar yang menyebutkan, sejumlah pejabat kejaksaan dan pejabat kepolisian mendapatkan fasilitas kesehatan gratis di Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang. "Kita sudah mendalami informasi itu. Surat perintah pemeriksaan sudah saya buat dan mereka akan diperiksa pada hari Senin (8/6). Semuanya kita periksa, termasuk kajari (Tangerang) dan kajatinya (Banten)," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Hamzah Tadja ...

Posting seorang yang mengaku bernama Horion pada Kompasiana (http://public.kompasiana.com/2009/06/12/jk-%E2%80%9Cliar%E2%80%9D-sby-dan-mega-membosankan/) Oleh harison - 12 Juni 2009 - Dibaca 3207 Kali - Genderang “perang” kampanye Pilpres sudah ditabuh. Tiga capres mau tak mau –tentu saja mau— jadi fokus utama masyarakat Indonesia. Berbagai forum digelar sebagai panggung buat tiga capres untuk unjuk gigi. Tapi satu hal yang berubah dan tak sepertinya tak ada niat untuk mengubah: gaya presentasi kampanye SBY dan Mega masih sangat membosankan. Maaf, membosankan di sini tentu saja untuk ukuran saya. Subyektif? Pasti! Apakah ada orang lain sepikiran dengan saya? Barangkali ada. Ya, barangkali. Karena untuk mem-verivikasi asumsi saya di atas, paling tidak harus ada survei. Dan sepanjang pengetahuan saya yang pendek, belum ada survei yang mengukur “tingkat kebosanan” masyarakat terkait dengan gaya berkampanye (baik yang interaktif maupun yang monolog) para capres. Mungkin menarik juga kalo d...

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa KPU tidak serius menghadapi permohonan gugatan perselisihan hasil Pemilu 2009. Hal itu dikemukakan Ketua MK, Mahfud MD setelah beberapa sidang tidak dihadiri KPU. Setidaknya, menurut Mahfud, sudah 11 sidang berlangsung tanpa tanggapan dari KPU. Pada persidangan itu, KPU hanya diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kelihatannya, KPU memang tidak punya waktu untuk memperhatikan sidang-sidang di MK tersebut. Pada saat yang bersamaan dengan itu, KPU sedang menerima pendaftaran para pasangan Capres/Cawapres di Kantor KPU Jln. Imam Bonjol pada hari Sabtu, 16 Mei 2009. Pendaftaran itu berlangsung seharian: JK-Wiranto mendaftar pada pagi hari, Mega-Prabowo pada siang hari, dan SBY-Budiono pada sore hari. Selama pendaftaran itu berlangsung, mestinya sebagian anggota KPU menyiapkan atau memeriksa bukti-bukti yang akan dibawah oleh JPN ke persidangan. Sebagian lagi yang lain mengurus pendaftaran tiga pasangan capres/cawapres yang berlangsung pada hari itu....

Saya sudah berbincang dengan dua orang berbeda yang telah mengkalim diri sebagai anggota tim sukses dua capres yang telah mendaftarkan diri di KPU. Yang pertama adalah kawan saya yang sudah bergabung dengan Gerakan Pro SBY (GPS). Saya menyebutnya Rekan GPS. Teman yang kedua adalah yang sudah berafiliasi ke kelompok JK-Wiranto, saya menyebutkan Rekan JKW. Saya telah berbincang dengan mereka secara terpisah. Mereka berdua itu juga sudah pernah ketemu pada satu meja, namun perbincangan tidak bersifat head to head, karena ada juga tamu lain yang bergabung di meja tersebut. Kedua pihak proposional dalam memaparkan sikapnya dalam menghadapi Pilpres 5 Juli nanti. Rekan GPS, misalnya, mengaku tidak muluk-muluk dalam prosesntase pencapaian suara di Sulawesi Selatan yang memang sudh diklaim sebagai lumbung suara Capres JK-Wiranto. Rekan GPS memprediksi kepuasannya pada persentase paling kurang 20 persen suara di Sulsel adalah untuk pasangan SBY-Budiono. Pada pihak JK-Wiranto, mereka memprediksi ...

FAJAR Edisi Cetak MAKASSAR—Aliansi partai yang menamakan diri Bersinar (Bersinergi dalam kebenaran) mengadu ke Dewan Kehormatan (DK) KPU. Mereka menemukan fakta kecurangan di Kabupaten Pangkep pada Pemilihan Umum Legislatif 2009. Pengaduan itu diterima langsung Ketua Dewan Kehormatan DK KPU Sulsel, Aminuddin Ilmar, Sabtu, 16 Mei. Pengaduan itu disampaikan Arsyad Kunnu bersama 10 anggota aliansi lainnya pada diskusi Kriminalisasi Pemilu di Warkop Kopizone, Sabtu, 16 Mei. Dalam diskusi yang dilaksanakan Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dan Mercurius FM serta dimoderatori Redpel Harian Fajar, Uslimin itu, Arsyad dan anggota aliansi lainnya menilai penyelenggara pemilu di Pangkep, dalam hal ini PPK dan KPU telah lalai dalam tugasnya. Itu lantaran parpol tak diberi formulir C1. Di wilayah kepulauan misalnya. Menurut aliansi, partisipasi pemilih lebih tinggi ketimbang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka juga menemukan fakta bahwa beberapa TPS, sama sekali tidak ada kertas suara ya...

Kita baru saja menghadapi Pemilu yang penuh ketidak-pastian ini. Dimana ada kekuatan yang sistemik, berusaha memelihara penyelenggara agar tetap miskin kompetensi dan mabuk jabatan. Pemilu & penyelenggaranya sama sekali tidak memberi kebanggaan terhadap bangsa dan demokrasi. Dengan Pemilu 09 ini, butuh biaya lebih besar untuk menemukan yang baik dan biaya lebih murah untuk memperoleh yang buruk. Pemilu 2009 inilah yang saya sebut pemilu berlumur kecurangan dan kebodohan. Saya sebut kecurangan karena suara dari pilihan rakyat berbaur dengan suara dari pemilih siluman. Pemilih siluman tidak terhitung ketika masih berlangsung penghitungan suara di TPS. Tetapi ketika penghitungan rekapitulasi berlangsung di PPK, barulah suara siluman itu muncul seperti air bah. Dari mana asalnya suara itu? Hanya caleg yang bersangkutan dan PPK yang tahu. Pemilih yang suaranya siluman itu pun tidak tahu siapa yang dia pilih ketika tanggal 9 April itu.

INDONESIA KITA-SULAWESI SELATAN (4) Kompas CETAK Jumat, 27 Maret 2009 Malam makin larut di kawasan Rappocini, Makassar. Namun, rumah panggung berlantai kayu di kawasan bekas rawa itu masih ramai oleh para aktivis mahasiswa yang siang tadi baru saja gagal menghadang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang datang ke Makassar untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan. Sidik pramono/aryo wisanggeni gentong Hari itu mereka hanya berhasil ”membersihkan” Jalan Andi Pangerang Pettarani dari spanduk- spanduk calon anggota legislatif. Suasana pertemuan khas gerakan mahasiswa: perdebatan yang ditemani kepulan asap rokok dan kopi. Sang pemilik rumah berikut keluarganya tampak beraktivitas seperti biasa, membiarkan rapat evaluasi terus berjalan di ruang keluarga mereka. ”Sudah lama anak-anak itu biasa rapat di sini,” kata Dg Musu, bapak tujuh anak sang pemilik rumah. ”Mereka bisa pakai kapan saja.” Sekalipun dengan pilihan isu yang berbeda, gemuruh hati para mahasiswa rasanya tidak jauh berbeda d...

Makassar, 14 Maret 2009 Seorang anggota Dewan, kita beri nama DOG CRAZY, terlibat perbincangan hangat dengan seorang peneliti dari suatu universitas. Perbincangan informal itu berlangsung pada sebuah seminar yang dihadiri banyak orang. Perbincangan itu sendiri berlangsung setelah seminar usai dan peserta lain beranjak bubar. Rupanya, waktu untuk berbincang tidaklah terlalu lama. Padahal, sang peneliti ini terlanjur tertarik berbicang dengan Mr. Dog Crazy tersebut. Sang peneliti berharap dapat melanjutkan perbincangan itu dengan cara lain. Sang Peneliti pun menawarkan melanjutkan perbincangan itu di lain waktu dan Mr. Dog Crazy pun setuju. Lalu, sang peneliti pun menyanyakan alamat email Mr. Dog Crazy. "Mr. Crazy, bolehkah saya minta email bapak?" tanya sang peneliti. Mr. Dog Crazy langsung menjawab dalam sekejap, meski sebenarnya ia tidak memahami pertanyaan itu. Makanya, tetap ada sikap gugup terselip ketika ia menjawab. "Oh, aduh, bagaimana ya! Dulu saya punya email. T...

Peserta Kursus BRIDGE yang diselenggarakan oleh NAM-CSSTC, International IDEA, dan Deplu RI di hotel The ACACIA, Matraman Jakarta, 11 - 13 Maret 2009. ------------------------------------

09 Mar 2009, 11 x , Komentar) MAKASSAR -- Peluang untuk terpilihnya lebih banyak perempuan di parlemen terbuka lebar pada Pemilu Legislatif 2009. Hal itu bisa terwujud jika perempuan yang jumlahnya mayoritas memilih caleg perempuan potensial.Sekira seratusan aktivis perempuan di Makassar menyerukan hal ini, Minggu, 8 Maret. Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) itu berunjuk rasa di depan rumah jabatan gubernur, sore kemarin. Aksi yang dilakukan dalam rangka peringatan Hari Perempuan Sedunia itu cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Aktivis perempuan itu berharap agenda yang mereka bawa bisa menjadi agenda bersama. Ketua KPI Aflina Mustafainah, mengatakan banyak caleg perempuan yang memiliki kompentensi dan kapabilitas. Dia berharap, semua pihak, bukan hanya perempuan, ikut memilih caleg-caleg perempuan itu. "Biar pun perempuan kalau mereka tak punya kapabilitas, tidak apa-apa tidak dipilih. Tetapi, jika mereka potensial, marilah kita bersama-sama mendu...

Monday, 09-03-2009 Seruan KPPI pada Hari Perempuan Sedunia Makassar, Tribun- Sejumlah politisi perempuan yang bergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sulsel dan aktivis pemerhati gender yang bernaung di Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar menyerukan untuk memilih caleg perempuan pada pemilu legislatif, 9 April mendatang. Seruan ini juga terkait memperingat 8 Maret sebagai Hari Perempuan se Dunia. "Saatnya perempuan diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya di parlemen," kata Iriani S Busthami, caleg PBR Sulsel, saat berkunjung ke Tribun, Minggu (8/3). Sejumlah mantan anggota KPU Sulsel terlibat langsung dalam advokasi mengantar caleg perempuan ke parlemen. Di antaranya Tenri A Palallo dan Maqbul Halim. Mantan anggota KPU yang juga akademisi Unhas, Dr Darwis, menjabat direktur eksekutif LSKP Makassar. "Caleg perempuan harus terjun langsung mengawasi TPS. Sistem suara terbanyak berpotensi menimbulkan manipulasi suara. Pengawasan ekstra ketat ...

Senin, 2 Maret 2009 Ulasan MENGANTISIPASI tingginya suara batal maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berani, jujur, dan berterus terang bahwa mencontreng bukan satu-satunya cara menandai yang sah. Namun beberapa alternatif seperti mencoblos, menggaris, mencoret, menyilang, itu juga sah menurut undang-undang. Selama ini, KPU terkesan tidak jujur dan menutupi hal mencoblos itu. Padahal sebaghian warga lebih terampil mencoblos ketimbang mencontreng. Apalagi, menandai dengan pulpen itu adalah cara yang asing bagi mereka. Karena itu, KPU harus menyiapkan alat mencoblos pada bilik suara di TPS. Denagn tidak disiapkannya alat coblos di TPS maka KPU telah mengabaikan undang-undang tentang sahnya mencoblos itu. Dengan adanya peraturan pemerintah tentang mencoblos dan mencoret dua kali juga sah maka perangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS wajib menyampaikan itu kepada wajip pilih sebelum memasuki TPS. Intinya, KPU harus memanfaatkan sisa waktu agar suara batal dapat dik...

(26 Feb 2009, 10 x , Komentar) Suhardi Duka Pimpin KKU MAKASSAR -- Keluarga Komunikasi Unhas (KKU) mendorong sosialisasi aplikasi internet bagi masyarakat Makassar lewat Gerakan Internet Sehat. Menkominfo Muhammad Nuh dijadwalkan melaunching Gerakan Internet Sehat itu di sela-sela seminar nasional teknologi komunikasi di Makassar, Mei 2009.Ketua Harian KKU, M Hidayat Nahwi Rasul mengatakan Makassar menjadi kota pertama di Indonesia yang mendorong lahirnya Gerakan Internet Sehat. Masyarakat dituntut untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan internet. Jangan sampai masyarakat masuk dalam kategori "gaptek" (gagap teknologi) di tengah derasnya serbuan dunia IT di tanah air. "Dengan gerakan ini, kita sangat berharap agar masyarakat lebih mengetahui penerapan internet dan persoalan IT. Nah, KKU turut berperan memasyarakatkan internet di kota ini. Kita akan menggelarnya bulan Mei setelah pemilu legislatif," ujar Hidayat usai rapat formatur KKU di Warkop Phoenam, Selasa 24...

Laporan: Eki Sakkirang. eki.tribuntimur@gmail.com Rabu, 25 Februari 2009 | 12:43 WITA MAKASSAR, TRIBUN - Para anggota formatur yang akan membentuk organisasi Alumni Komunikasi Universitas Hasanuddin (KKU) kini menggelar pertemuan di Warung Kopi Phoenam Boulevard, Makassar. Pertemuan ini untuk membicarakan pertemuan untuk membentuk secara resmi dan memilih pengurus KKU, yang merupakan rekomendasi dari Kongres Komunikasi Unhas, beberaapa waktu lalu. Alumni Komunikasi Unhas, Asdar Tukan, yang juga anggota formatur KKU mengungkapkan hal itu kepada tribun-timur.com. Mereka yang dipercaya sebagai formatur, di antaranya, Suhardi Duka (Bupati Mamuju), Hidayat Nahwirasul (pengusaha/politisi), Dr Ikbal Sultan (dosen Ilmu Komunikasi Unhas), Gener Wakulu (praktisi media), Ryana Musatamin (manajer perusahaan asuransi), Kurniawaty Nara (dosen Universitas Paramadina Jakarta), Syamsul Rizal MI (anggota DPRD Makassar), Maqbul Halim (mantan anggota KPU Makassar), Asdar Tukan (politisi), dan Leo Aprianto...

ulasan Sabtu, 21 Februari 2009 Berbicara mengenai sistem suara pemilu legislatif, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebelum terbitnya putusan mahkamah konstitusi (MK) soal suara terbanyak. Di mana nomor urut ikut menentukan calon terpilih. Secara logika, nomor urut sampai sampai tiga menandakan akses ke dalam partai cukup kuat. Sementara figur yang menempati nomor urut besar hanya dipandang sebagai vote getter, pengumpul suara. Untuk situasi pertama ini nomor urut kecil bisa tidur tenang menghadapi pemilihan. Penekanan saya di sini, caleg dengan nomor urut kecil memiliki akses penting ke internal partai. Paling tidak mereka adalah caleg yang bisa mempengaruhi pengambilan kebijakan di internal organisasi. Situasi kedua pascakeputusan MK, cara pandang terhadap nomor urut berubah. Mulai pemangku nomor urut kecil hingga besar memiliki kedudukan yang sama dari segi peluang. Sehingga masalah kemudain terjadi karena peluang setara akhirnya jenjang kasta dalam partai menjadi hilang...

Meski Dapat Nomor Urut Sepatu Sabtu, 21 Februari 2009 Makassar, Tribun- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 214 UU Nomor 10/2008 bahwa perolehan suara tidak berdasarkan nomor urut tetapi berdasarkan suara terbanyak menginspirasi sejumlah calon legislatif yang mendapat nomor urut besar. Keputusan ini juga menghidupkan kembali peluang sejumlah caleg incumbent dengan nomor urut sepatu. "Pokoknya, tidak ada hari tanpa sosialisasi. Ini adalah pemilu pertama di mana caleg dengan suara terbanyak yang akan mewakili rakyat. Sistem suara terbanyak memberi energi berlipat untuk bekerja," kata caleg Golkar Sulsel, Madjid Tahir, di DPRD Sulsel, Jumat (20/2). Majid adalah legislator beringin dan kembali mencalonkan diri. Kali ini mendapat nomor urut tujuh di Dapil VII, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Palopo. Di dapil Luwu Raya ini, juga ada nama Isjaya Kaladeng yang ditempatkan di nomor urut lima. Hal senada disampaikan caleg nomor urut tujuh PKS dari Dapil Makassar, Mun...

Laporan: Jumadi Mappanganro. jum_tribun@yahoo.com Selasa, 17 Februari 2009 | 13:02 WITA Makassar, Tribun -- Koordinator Koalisi Junalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar Upi Asmaradhana siang ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (17/2). Sidang kali ini mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) yang dibacakan Bambang Eka, Imran Yusuf, dan Eka W. Sidang kasus ini dipimpin majelis hakim Parlas Nababan (ketua), Kemal Tampubolon, dan Mustari. Upi adalah terdakwa atas laporan Irjen Polisi Sisno Adiwinoto, mantan Kapolda Sulselbar. Upi dituduh telah memfitnah dengan tulisan dan atau penghasutan atas diri Sisno Adiwinoto. Sejumlah advokat yang menjadi tim pembela Upi terlihat di antaranya Abraham Samad, M Hasbi Abdullah, Abdul Muttalib, Anwar, Abdul Azis, Abdul Muin, M Dahlang, dan beberapa pengacara dari LBH Makassar. Terlihat di antara pengunjung juga hadir Nasaruddin Pasigai. Puluhan jurnalis dari berbagai media memadati kursi pengunju...

Temu Konstituen Caleg Perempuan, Kerjasama LSKP Makassar dan The Asia Foundation (TAF)di Hotel Singgasana Makassar, 17 Februari 2009

Oleh Maqbul Halim Rabu, 4 Februari 2009 Seorang bertanya tentang fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Pertanyaannya jenaka. Orang ini menanyakan hubungan antara ayat Al-Quran sebagai satu pokok dengan rokok atau pemberian suara pada Pemilu 2009 sebagai pokok lainnya dalam fatwa MUI. Untuk masalah rokok dan hak pilih pada Pemilu, beberapa bagiannya dapat saya jelaskan ala kadarnya. Namun untuk mengulas isi Al-Qur'an, tentu saya bukan ahlinya. Tetapi hubungan dua bagian itu, tetaplah sebuah kegilaan, dan juga konyol. Dalam situasi apa, hubungan antara rokok dan ayat suci dapat ditemukan keterkaitannya? Atau, bagaimana memahami Al-Quran sehingga kitab suci ini juga mengatur hak pilih pada Pemilu? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Agak jenaka. Contoh kaitan yang sederhana tapi tidak gila adalah setelah seseorang bertadarrus Al-Qur'an, ia lalu menghisap sebatang rokok. Contoh kaitan yang konyol adalah sebagian anggota MUI yang akan memfatwakan haramnya rokok adalah perokok kawaka...

Oleh Maqbul Halim Subhan Mappaturung, bekas anggota KPID Sulsel, pernah bercerita bahwa ia mencicipi kebahagiaan tersendiri ketika melihat pengurus partai dan politisi merintis jalan menuju nomor urut terkecil pada daftar pelamar legislatif untuk tiap-tiap Daerah Pemilihan atau Dapil. Nomor urut masih berperan menentukan calon terpilih jika telah melampaui perolehan suara 30 persen, meski bukan sebagai peraih suara terbanyak. Beberapa partai menerapkan suara terbanyak, tapi lebih banyak lagi tetap mempertahankan nomor urut. Seorang dari mereka politisi atau pelamar anggota legislatif itu misalnya, meretas jalannya dengan penuh liku, dan juga dengan strategi yang diyakini tak terendus oleh para pesaingnya untuk merebut nomor urut terkecil itu. Ada juga yang sudah mengatur strategi sejak usai Pemilu 2004 silam, agar nomor urutnya paling kecil pada Pemilu 2009. Analisis dan perkiraan tentang kekuatan pesaing di dalam partai sendiri, diperbarui setiap waktu agar nomor urut mereka lebih bes...

Laporan: Furqon Majid, tribuntimurmks@gmail.com Sabtu, 24 Januari 2009 | 22:06 WITA MAKASSAR, TRIBUN - Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendikiawan Muda Indonesia (Masika ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Makassar dalam waktu dekat mulai membangun organisasi satuan (orsat) tingkat kampus Program ini diteguhkan dalam Rapat Kerja Daerah Masika ICMI Orda Makassar, di Gedung LPTQ Sulawesi Selatan, Jl Talasalapang, Sabtu (24/1). Rakerda tersebut digelar untuk mempersiapkan program kerja Masika periode 2008-2010. Program kerja itu akan berorientasi dan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas intelektual pemuda dan mahasiswa. Karena itu, hadir pula aktivis dari berbagai kampus, di antaranya dari Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Indonesia Timur. "Dari kampus-kampus inilah nantinya akan menjadi orsat Masika-ICMI, yaitu struktur Masika di tingkatan kampus, yang Insya Allah selepas Rakerda I i...

Senin, 19 Januari 2009 Perjuangan KPPI untuk Kuota Perempuan di Parlemen KUOTA 30 persen perempuan di parlemen amat susah terwujud. Politisi perempuan dan kelompok yang pro perempuan masih harus berjuang keras untuk memenuhi amanah undang-undang itu. --ALIEF-FACHRUDDIN, Makassar-- KAUKUS Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sulsel melakukan berbagai cara dalam mendorong jumlah perempuan di parlemen. Salah satunya dengan mengampanyekan perempuan pilih perempuan. Kampanye ini penting sebab populasi pemilih perempuan lebih banyak dibanding pemilih laki-laki. Jika perempuan solid memilih sesamanya, pasti jumlah perempuan di parlemen akan melebihi jumlah laki-laki. “Perlu ada kesadaran bagi perempuan untuk memilih wakilnya di parlemen lebih banyak,” kata Ketua Perempuan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sulsel, Hj Andi Bulan Nanda di kantor Lembaga Studi Kajian Publik (LSKP) Makassar Minggu, 18 Januari. Minggu kemarin, beberapa politisi perempuan yang bergabung dalam KPPI Sulsel menggelar roa...

Makassar, 11 Januari 2009 Seorang kawan saya bercerita tentang pengalaman di kampung halamannya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Namanya Ni'matullah, calon legislatif dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan II, DPRD Propinsi Sulawesi Selatan. Ulla, sapaan akrabnya, datang menjenguk keluarga dan kerabatnya di kampungnya itu pada awal Nopember 2008. Ia bernostalgia dengan teman sekolahnya, dan juga kawan-kawan bermainnya yang lain ketika ia masih di sana. Pada suatu kesempatan, Ulla bergabung dengan beberapa warga yang sedang berbincang di dekat rumahnya itu. Di sela-sela perbincangan itu, ia mencoba menarik perhatian orang-orang yang sedang berkerumun itu. Ulla menyatakan niatannya menjadi calon legislatif. Untuk itu, ia pun mengajak warga di sana untuk mendukung pencalonannya. Untuk itu pula, Ulla menawarkan alat peraga yang menandakan identitas pencalonannya. Ia menawarkan baju kaos dalam jumlah terbatas untuk tahap pertama. Warga hanya merespon dengan sikap yang biasa-biasa t...

Makassar, 05 Januari 2007 Waktu itu, saya selalu berpikir tentang KPU Kota Makassar sebagai lembaga yang membutuhkan orang terampil dan siap mendedikasikan diri. Saya sendiri menyerahkan diri untuk mendaftar lagi pada waktu itu. Pendafataran itu juga bukan sebagai ambisi pribadiku. Pendaftaran itu semata-mata karena panggilan pekerjaan. Mereka meminta saya untuk mendaftar lagi, agar kesinambungan pekerjaan dapat terjamin. Mereka pun mendaftarkan diriku pada hari terakhir waktu pendaftaran. Saya masih yakin waktu itu, bahwa saya tidak membutuhkan lagi jabatan anggota KPU Kota Makassar itu. Itulah sebabnya, saya tetap memikirkan peluang orang lain untuk lolos pada seleksi ini. Ketika proses seleksi mengantarku masuk ke 20 besar, saya bertemu dengan calon lain yang masih asing bagiku. Calon seperti Pahir Halim dan Andi Dirgahayu Lantara, tentu saja tidak asing bagiku karena masih sedang bersama-sama di KPU Kota Makassar yang akan berakhir sebulan lagi. Waktu itu, saya melihat calon-calon ...