(31 May 2007, 21 x , Komentar ) MAKASSAR-Rekrutmen anggota Panwaslu tak boleh hanya memperhatikan penguasaan regulasi. Mereka juga harus memberikan simulasi. Jangan sampai mereka gamang saat diperhadapkan dengan kasus yang sesungguhnya. Demikian salah satu wacana yang mengemuka dalam fokus pilkada yang diselenggarakan Merkurius Top FM di Warkop Phoenam, kemarin. Maqbul Halim, salah peserta yang mengusulkan hal tersebut mendapat perhatian. Menurut anggota KPU Makassar ini, calon anggota Panwaslu butuh simulasi sehingga tahu fungsi, jangan hanya hafal regulasi. "Berdasarkan pengalaman sebelumnya, banyak anggota Panwas yang hanya menghafal regulasi. Tapi ketika berhadapan dengan fakta konkret, sulit mengambil keputusan," tandasnya. Aminuddin Ilmar sepakat dengan Maqbul. Menurut dia, seleksi yang dilakukan jangan h...

Minggu, 15 April 2007 Oleh: Candra Ibrahim candra@batampos.co.idAlamat email ini sudah di proteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihat alamat email ini HAMPIR sepuluh tahun belakangan, rakyat Indonesia semakin dijejali oleh informasi berbagai tragedi yang terjadi merata di seluruh Indonesia. Sebut saja tragedi tsunami, gempa bumi, longsor, semburan lumpur, banjir, busung lapar, kerasukan, sampai aksi terorisme. Tak ketingglan pula pelbagai kejadian unik, seperti munculnya kambing, telur, pohon, bahkan agar-agar bertuliskan lafal Allah. Hingga kemudian, berbagai peristiwa lain terekam oleh media, misalnya kasus perselingkuhan selebriti, politikus, sampai kepada aksi massa menuntut perbaikan kondisi bangsa, dengan cara-cara anarkis pula. Yang tak ketinggalan, nasib warga Sidoarjo akibat semburan lumpur sejak hampir dua tahun ini. Betul kata pendapat seorang raja media dunia bahwa siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia. Oleh sebab itu, untuk kon...

Setelah Direshuffle 07/05/2007 16:51 WIB Chazizah Gusnita - detikcom Jakarta - Setelah resuffle diumumkan Presiden SBY, polisi kian mudah saja memanggil Hamid Awaludin. Saat ini polisi masih mempelajari kasus sumpah palsu Hamid atas atas pengadaan segel sampul surat suara yang dilaporkan oleh rekannya di KPU, Daan Dimara. Polisi masih mengumpulkan bukti-bukti kasus tersebut. "Kalau beliau sudah tidak menjabat menteri, panggilannya bisa langsung dilakukan tanpa harus ada izin dari Presiden. Tapi harus sesuai prosedur juga," kata Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Carlo Brix Tewu di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2007). Dikatakan Carlo, salah satu bukti yang belum diterima penyidik adalah salinan kesaksiann Hamid di sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Setelah seluruh bukti diterima penyidik, pihaknya akan segera memanggil Hamid. "Kami belum mendapatkan salinannya dari panitera pengadilan. Padahal kami sudah meminta...