Oleh Maqbul Halim [Mei 2006] Kepulan kabut-putih-panas kian lebar mengepak ke angkasa dan meniti lereng dari hari ke hari. Desakan magma panas sebagian memang masih tertahan. Tetapi kita bisa membayangkan ketika magma itu muncrat dan menyembur terburai. Segenap hal-ikhwal di sekitarnya menjadi gosong. Dan memang, satwa alam yang mengerti tanda-tanda alam, telah hengkang beberapa bulan silam. Gunung Merapi di Jawa Tengah: bergelegar, deru-seru, bergetar, berdentum. Pilkada langsung Gubernur Sulsel memang masih setahun lebih. Tapi, sosok-sosok bakal cagub Sulsel kian atraktif berjingkrak di ruang-ruang publik. Desakan khayalan dan hasrat yang panas dan kuat menjadi gubernur, sebagian memang masih tertahan. Tetapi kita bisa membayangkan ketika pilgub Sulsel usai, hanya ada dua pihak: yang menang dan yang kalah. Segenap hal-ikhwal seusai pilgub menjadi gosong. Dan memang, jawara-jawara politik telah keluar dari sarangnya sejak setahun silam. Sulsel menjelang Pilgub yang masih lebih setahun...

Oleh Maqbul Halim (12 Nopember 2006) Minggu 15 Oktober 2006 silam, Harian Nasional Tribun Timur melansir berita headline dengan judul “KIPD: Tom and Jerry Bahaya Buat Anak”. Selain dari judul itu, tercatat juga film anak-anak lainnya seperti Shin-Chan, Pokemon, Conan, dan sebagainya. Yang dimaksud KPID dalam judul tesebut adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Pernyataan institusional KPID Sulsel ini diklaim sebagai hasil riset. Kata “riset” itu memaksa kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah, misalnya, yang konon mainannya orang-orang kampus perguruan tinggi. Andaikan ini hasil survey, kira-kira pertanyaan ilmiahnya antara lain: berapa jumlah sampelnya, berapa marjin erornya, lokasi sampel dimana, dan karakteristik sampelnya bagaimana? Kalau misalnya riset analisis, metode analisisnya apa, paradigma (teori) riset apa yang digunakan, dan sebagainya. Karena berita tesebut tidak dilengkapi dengan latar belakang metode riset dan serta cuplikan analisisnya, sebagai...

Oleh Maqbul Halim “Seandainya presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu 2004 dan tak lagi oleh MPR, apa dampaknya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia?” Pertanyaan ini pernah diajukan oleh R. William Liddle melalui artikel di harian Kompas (8 Maret 2000). Saat ini, pertanyaan itu masih bisa digunakan dengan memangkas komponen demokrasi dari kalimat itu: “.... apa dampaknya [terhadap perkembangan demokrasi—omit] di Indonesia?” Jawaban atas pertanyaan ini diperkirakan mampir di Warung Kopi Phoenam pada Jumat, 12 Mei silam. Diskusi Liar Di tempat itu, sekawanan “satria bicara” sedang berkerumun mengerubuti sebuah meja bundar. Mereka adalah Amir Madjid, Pahir Halim, Hidayat Nahwi Rasul, Adil Patu, dan Supriansyah. Seorang lagi yang bernama Andi Mangara, kelihatannya bertugas memberi panduan bicara. Mereka sedang berparodi tentang Broker Politik pada rubrik “Guyon Politik Kosong-kosong” atau GPK-nya Radio Mercurius. Lalu-lintas pembicaraan memang terkesan a-narkis. A berart...

Oleh: Maqbul Halim Konteks sosial roda perjalanan pemerintahan di daerah telah membuka aksi saling serobot antara masyarakat (society) dan pemerintah daerah atau pemda (negara). Pemda telah merebut sebagian kegiatan sosial milik masyarakat, sementara masyarakat harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang merupakan kewajiban negara (pemda). Pemda meperdakan kegiatan sosial masyarakat sementara kepentingan publik diredakan. Hingga kini, kita telah mengenal berbagai macam perda yang secara konsepsional, tidak bisa disebut melayani kepentingan umum (publik) karena hanyalah kegiatan-kegiatan sosial. Perda-perda tesebut antara lain tentang Busana Muslim, Perda Zakat, Perda Miras, Perda Melek Al Quran, Perda Bulan Ramadan, Perda Anti Pornografi dan Porno Aksi, dan sebagainya. Karena tiadanya hambatan secara struktural dan kultural, jumlah perda sejenis ini bakal mengalahkan jumlah tiras buku best seller-nya BJ Habibie, Detik-detik yang Menentukan. Sementara perda tentang...

(Studi Analisis Isi terhadap Judul Berita) Maqbul Halim dan Abubakar A.R. Artikel ini berupaya menggali beberapa aspek dari kegiatan pemberitaan yang dilakukan oleh harian media cetak yang terbit di Makassar. Harian tersebut adalah Pedoman Rakyat (PR), Fajar, Tribun Timur (Tribun), Berita Kota Makassar (BKM), dan Ujungpandang Ekspres (Upeks). Aspek yang akan ditinjau adalah judul berita, ucapan elit, dan refeleksi. Edisi-edisi harian tersebut akan dieksplorasi adalah yang terbit setelah kerumunan massa nyaris meletupkan kerusuhan SARA setelah meninggalnya seorang pembantu rumah tangga di Makassar akibat luka yang dialami setelah dianiaya oleh majikannya. Yakni edisi hari Rabu, 10 Mei 2006. Judul Berita Beberapa pihak tidak begitu sadar bahwa judul berita, khususnya media cetak, bisa menjadi pengendali eskalasi dalam suatu peristiwa kerusuhan. Judul suatu berita adalah pintu bagi pembaca. Tidak sedikit orang yang mendasarkan sikapnya kepada makna yang termuat pada judul berita. Kasus kr...

Penulisan Berita dalam Lingkup Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) Oleh: Maqbul Halim Lingkup Good Governance Lingkup Tata Pemerintahan yang Baik ( Good Governance ), mencakup pemerintahan ( Government ), organisasi masyarakat sipil ( Civil Society Organization/CSO ), legislatif, dan pers. Inilah empat topik utama yang bisa menjadi agenda berita media massa dalam rangka orientasi Tata Kepemerintahanan Yang Baik. Lingkup di atas, secara kosepsional, disadur dari lima prinsip Good Governance yang menjadi rangka utama pengembangan program-program LGSP-USAID di Indonesia. Masing-masing lingkup di atas dapat diukur melalui lima prinsip Good Governance. Suatu berita akan didesain berdasarkan sudut pandang tertentu ( angle ). Sudut pandang itu dapat memilih salah satu dari lima prinsip tadi. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Efektivitas: program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi dan peran-peran lembaga kepemerintahanan. Biasanya terkait dengan kinerja, ...

Kamis, 27-07-2006 Jurnalisme Damai Penting Redam Konflik Kasus Latimojong Makassar, yang terjadi Mei 2006 lalu, yang dinilai berpotensi mampu menyulut timbulnya konflik etnis di Makassar, rupanya berhasil diredam. Bukan hanya karena ketegasan aparat kepolisian, namun peran media dalam meredam kasus tersebut patut di ajungi jempol. Apa dan bagaimana kasus Latimojong hingga dijadikan studi kasus pengembangan jurnalisme damai, berikut laporannya. Laporan: FAHMI Hasil penelitian Lembaga Study Informasi dan Media Massa (eLSIM) telah memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya sejumlah media di Makassar yang telah mampu menjalankan jurnalisme damai hingga kasus Latimojong Makassar, Mei 2006 lalu, yang berpotensi menimbulkan koflik yang besar mampu teredam. Menurut Maqbul Halim dari eLSIM, pemberitaan kasus Lantimojong yang didominasi dengan pemberitaan yang bertema meredam konflik telah ditonjolkan oleh kelima media yang ada di daerah ini. Hal itu dikatakan saat menjadi panelis dalam dialog ...

Dari Dialog Nuansa Etnis Dalam Realitas Media (Kasus Latimojong) Kamis, 27-07-2006 Kasus Latimojong Makassar, yang terjadi Mei 2006 lalu, yang dinilai berpotensi mampu menyulut timbulnya konflik etnis di Makassar, rupanya berhasil diredam. Bukan hanya karena ketegasan aparat kepolisian, namun peran media dalam meredam kasus tersebut patut di ajungi jempol. Apa dan bagaimana kasus Latimojong hingga dijadikan studi kasus pengembangan jurnalisme damai, berikut laporannya. Laporan: FAHMI Hasil penelitian Lembaga Study Informasi dan Media Massa (eLSIM) telah memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya sejumlah media di Makassar yang telah mampu menjalankan jurnalisme damai hingga kasus Latimojong Makassar, Mei 2006 lalu, yang berpotensi menimbulkan koflik yang besar mampu teredam. Menurut Maqbul Halim dari eLSIM, pemberitaan kasus Lantimojong yang didominasi dengan pemberitaan yang bertema meredam konflik telah ditonjolkan oleh kelima media yang ada di daerah ini. Hal itu dikatakan saat me...

(1) Media Lokal Mampu Redam Konflik Etnik (27 Jul 2006, 56 x , Komentar ) FAJAR --Kematian Hasniati atau yang dikenal kasus Latimojong beberapa bulan lalu, nyaris menyulut kerusuhan besar di Makassar. Media yang kerap dipandang provokatif, ternyata mampu menyejukkan isu yang berbau SARA itu. eLSIM, sebagai Media Watch di Makassar, melakukan kajian di lima media lokal yang hasilnya didialogkan, kemarin. ============ Awal Mei lalu, kota Makassar sempat tegang. Kematian tragis Hasniati yang dilakukan majikannya Wandi, sempat menyulut amarah. Namun, bara konflik itu tak sempat melebar. Ini tak lepas dari pemberitaan media dalam mengemas isu. Berita dikemas secara santun dan menggugah humanisme pembacanya. Media watch eLSIM (Lembaga Studi Informasi dan Media Massa) yang melakukan kajian pada empat media besar di Makassar, men...

Oleh: Maqbul Halim Mulawarman Dg Talekang menyekah keringat di keningnya. Ia baru saja melewati detik-detik menegangkan. KPUD Kabupaten Singa Lapar menyatakan calon saingannya sebagai pemenang dari hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Mulawarman geram dan tidak menerima kekalahan itu. Ia telah menyiapkan jurus "tudingan curang" yang dilakukan oleh KPUD dan kontestan saingannya. Ia juga tidak lupa menyalahkan UU No 32 Tahun 2004 dan PP Pilkada yang keduanya sarat kekurangan. Kisah di atas hanyalah fiktif, baik nama maupun tempat. Terlebih lagi, tidak menunjukkan kapan kejadian itu. Tetapi dari kisah itu, kita bisa memulai pembicaraan tentang kekalahan dalam pilkada langsung, perbandingannya dengan kemenangan dalam pilkada oleh legislatif. Kita berbicara tentang kehormatan dan kewibawaan suatu jabatan kepala daerah menurut cara memperolehnya. Hasilnya, bisa sebuah cermin namun bisa juga bukan. Kekalahan dalam Pilkada Langsung dapat dimulai dengan...

MAJELIS SINERJI KALAM (MASIKA) ICMI ORWIL SULSEL [Islam dalam Multiperspektif] (Makassar, April 2006) MUKADDIMAH Bangsa Indonesia sering berhadapan dengan isu atau permasalahan keislaman yang selalu hanya memberikan satu pilihan cara berpikir. Praktik keagamaan dalam berpolitik, berilmu pengetahuan, beribadah, berbangsa dan bermasyarakat—bahkan hingga cara kita menghayati keislaman itu sendiri, seringkali hanya “boleh” ditinjau melalui satu cara berpikir. Sementara, satu model tunggal cara berpikir itu, terus berupaya menyendiri dan membenci. Keislaman juga umumnya diperagakan secara dogmatis dengan asumsi fundamental bahwa ijtihad atau Ijma terhadap ayat-ayat Ilahi telah final. Kalau pun ijtihad dan Ijma masih terkuak sedikit pada suatu ketika, ia tetap pasif. Ijtihat dalam hal ini bukanlah instrumen intelektual yang mampu memahami, melainkan sesuatu yang diam dan suci menunggu untuk dipahami. Citra realitas keislaman lantas di- setting agar dogma-dogmanya yang pasif itu tetap dapat ...

Sebagai Katalis Pencapaian Tata Pemerintahan yang Baik: Hubungan antara Pers dan Aparat Pemerintahan ------------------------- Oleh: Maqbul Halim General Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia 10 Desember 1948—DUHAM) mengukuhkan kebebasan berekspresi sebagai hak alami dan oleh karena maka harus ada pengakuan secara hukum untuk memberikan jaminan atas kebebasan itu. Deklarasi umum ini telah diratifikasi oleh Republik Indonesia tidak lama setelah pernyataan itu ditetapkan. Pasal 19 DUHAM menyebutkan: “Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan untuk mencari informasi, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas.” Dalam kaitannya dengan arus demokrasi yang merupakan element dependent dari kebebasan pers, maka kebebasan pers pun diitegrasikan dan dijabarkan ke dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan ...